SAMBAS|| Cakrawalanews.net
Pemerintah Kabupaten Sambas terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang taat hukum. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas dan Dinas Sosial Kabupaten Sambas bersama Kejaksaan Negeri Sambas, terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
Penandatanganan PKS tersebut dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Sambas, Rabu (21/1/2026), dan dihadiri langsung oleh Kepala Bakeuda Sambas H. Rachmad Robbi, S.E., M.E, Kepala Dinas Sosial Sambas Dr. Budi Iswant, S.Pd.I., M.M, serta Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Sulasman, S.H., M.H.
Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta bantuan hukum kepada perangkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan program-program sosial.
Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, Sulasman, menyampaikan bahwa perjanjian ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Melalui kerja sama ini, Kejaksaan hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan pendampingan agar kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai koridor hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bakeuda Sambas H. Rachmad Robbi menegaskan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk meminimalisir potensi permasalahan hukum, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pendampingan hukum dari Kejaksaan akan menjadi penguat dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan aman dan sesuai aturan,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Sosial Sambas Dr. Budi Iswant. Ia berharap kerja sama ini dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program-program sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Dengan ditandatanganinya PKS ini, Pemerintah Kabupaten Sambas menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sinergi antar lembaga guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Afrizal
0 Komentar