KARAWANG || Cakrawalanews.net Polemik proyek normalisasi irigasi di Karawang Timur kian memanas. Mahar Kurnia Institute melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak hanya sarat kejanggalan, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan secara serius.
Dalam pernyataannya saat acara halal bihalal di kantor lembaga, Rabu (8/4/2026), tokoh yang akrab disapa Kang Mahar menegaskan bahwa proyek yang digarap oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tersebut diduga tidak mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) yang semestinya.
“Dari pantauan kami di lapangan, normalisasi ini terlihat dijalankan tanpa konsep yang jelas. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut cara berpikir dalam pembangunan,” tegasnya.
Salah satu poin paling disorot adalah pembabatan pohon secara masif di sepanjang jalur irigasi. Mahar menyebut tindakan tersebut sebagai langkah yang keliru dan berisiko terhadap keseimbangan lingkungan.
“Pohon-pohon itu punya fungsi vital menghasilkan oksigen, menahan longsor, meredam angin, hingga memberi keteduhan. Tapi justru dibabat habis. Ini bukan hanya merusak estetika, tapi juga ekosistem,” ujarnya.
Ia bahkan mempertanyakan motif di balik tindakan tersebut, apakah semata karena kejar target proyek atau adanya kelalaian serius dalam perencanaan.
Tak hanya BBWS, Pemerintah Daerah Karawang juga tak luput dari sorotan. Mahar menilai dinas terkait, khususnya yang mengurusi lingkungan hidup, terkesan bungkam meski terjadi penebangan pohon dalam skala besar.
“Selama ini slogan ‘Karawang Asri’ dan kampanye ‘satu pohon satu kehidupan’ sering digaungkan. Tapi saat pohon-pohon besar ditebang, justru diam seribu bahasa. Ini kontradiktif,” katanya tajam.
Ia juga menyentil program penghijauan yang dinilai kerap bersifat seremonial tanpa keberlanjutan nyata di lapangan.
Lebih jauh, Mahar mempertanyakan lemahnya pengawasan serta minimnya koordinasi lintas instansi dalam proyek tersebut. Ia menilai peran PJT hingga pemerintah provinsi perlu dipertanyakan.
Menurutnya, kegiatan tersebut justru bertentangan dengan semangat pelestarian lingkungan yang selama ini digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk komitmen yang kerap disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi.
“Jangan sampai ada kerja tanpa konsep yang justru merusak nilai-nilai lingkungan yang selama ini dijunjung,” tegasnya.
Mahar Kurnia Institute menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan sekadar opini, melainkan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami menuntut penjelasan resmi. Apa sebenarnya tujuan dari pembabatan ini? Jangan sampai atas nama normalisasi, justru terjadi ‘pembunuhan’ terhadap lingkungan,” tutup Mahar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BBWS maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang berkembang.
@red
0 Komentar