SULSEL, Cakrawalanews.net - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan menggelar rapat evaluasi internal, Rabu (12/8/2026) membahas, membenahi status kepengurusan dan keanggotaan PWI Kabupaten dan Kota.

Pertemuan tersebut dipimpin Ketua PWI Sulsel, Suwardi Thahir, didampingi pengurus lain, seperti Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Abdullah Rattingan, Iga K, dan dua pengurus ikut secara daring, Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi.

Rapat ini untuk mengevaluasi pengurus dan keanggotaan PWI di daerah-daerah, setelah menerima laporan dari FAS Rahmad yang baru saja mengunjungi sejumlah kabupaten,” sebut Suwardi.

Dalam perjalanan di daerah, FAS Rahmat menemukan sejumlah isu krusial dan persoalan mendasar untuk segera dibenahi yakni, pelaksana tugas (PLT) Ketua, penertiban keanggotaan, pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA), regenerasi kepemimpinan.

Dalam pertemuan tersebut, FAS Rahmat yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Sulsel, memaparkan secara rinci dinamika organisasi dan hambatan administratif yang ditemukan selama melakukan supervisi daerah.

Kondisi tersebut dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti untuk memastikan seluruh data anggota telas selaras dengan regulasi organisasi yang berlaku. Dan melalui penertiban, PWI Sulsel menargetkan terciptanya basis data keanggotaan yang akurat. 

Sekadar diketahui bahwa, beberapa daerah menjadi perhatian dan pembenahan seperti PWI Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara dan Tana Toraja serta Toraja Utara.

Di daerah tersebut, ditemukan berbagai ketidaksesuaian yang membutuhkan penyesuaian cepat, sepertibeberapa hal Ketua atau PLT-nya maupun status anggota.

“Kita akan benahi dan melakukan penyesuaian berdasarkan aturan yang ada. Kami juga segera berkoordinasi dengan DKP," ujar Suwardi.

Khusus Kabupaten Wajo, rapat mengakomodasi permohonan sejumlah anggota yang ingin memperbaharui indentitas media pada KTA mereka agar sesuai dengan tempat bertugas saat ini, supaya dapat kembali bergabung. Keaktifan anggota di daerah tersebut juga akan segera diverifikasi dan dilakukan revisi data apabila diperlukan.

Sementara itu, di Bone, status pelaksana tugas (PLT) akan ditunjuk yang baru. Rapat juga mencatat hampir seluruh daerah masih menghadapi kendala dalam proses pengurusan KTA.

Pada periode sebelumnya, lambannya respons dari tingkat provinsi dalam pelayanan administrasi anggota menjadi salah satu persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi.

Perbaikan mekanisme pelayanan KTA dipandang penting untuk memberikan kepastian bagi anggota di daerah.

Kondisi berbeda terjadi di Enrekang. Saat ini, hanya sekitar tiga anggota yang masih aktif. Lemahnya regenerasi menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi organisasi di daerah tersebut.

Rapat menilai pembenahan organisasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Penertiban KTA dan validasi data anggota di seluruh kabupaten/kota didorong menjadi salah satu agenda utama PWI dalam satu tahun ke depan.

“Dalam satu tahun ke depan, penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi KTA serta penguatan organisasi di daerah harus menjadi pekerjaan bersama,” sebut Mappiar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi.

Pembenahan dan juga pengangkatan PLT baru di saerah diharapkan dapat memperkuat marwah PWI melalui tata kelola yang transparan, terbuka, profesional, serta mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak.

***Yustus