‎


KARAWANG, Cakrawalanews.net

‎Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Komisi II, H. Bukhori, S.Pd.I., menggelar kegiatan reses masa sidang III Tahun Sidang 2025/2026 di Desa Pasirukem, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (20/8/2028).

‎

‎Reses tersebut menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke tengah masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi, keluhan, kebutuhan, maupun usulan pembangunan yang muncul dari warga, khususnya masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) IV.

‎

‎Mengusung tema “Menyerap Aspirasi Masyarakat, Menyampaikan Solusi dan Aspirasi Lainnya”, kegiatan berlangsung sekitar pukul 14.00 hingga 16.00 WIB dan diikuti kurang lebih 60 warga, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan.

‎

‎Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan. Namun, di balik forum dialog tersebut, reses juga menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung persoalan yang masih dihadapi masyarakat di tingkat desa.

‎

‎Dalam kesempatan itu, H. Bukhori membuka ruang dialog seluas-luasnya agar warga tidak hanya menyampaikan kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga persoalan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi, usaha masyarakat, pelayanan publik, hingga potensi ekonomi lokal.

‎

‎“Silakan masyarakat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan di wilayahnya. Aspirasi ini akan kami tampung dan perjuangkan sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujar H. Bukhori.

‎

‎Sesi tanya jawab menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut. Warga secara langsung menyampaikan sejumlah persoalan dan usulan yang dinilai berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

‎

‎Beberapa aspirasi yang muncul di antaranya menyangkut budidaya ikan, pengembangan usaha pembuatan opak, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pelayanan publik. 

‎

‎Beragamnya aspirasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat desa tidak semata-mata berkutat pada pembangunan jalan atau sarana fisik. Penguatan sektor usaha mikro, pemanfaatan potensi perikanan, hingga peningkatan akses pelayanan publik juga menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

‎

‎Karena itu, hasil reses diharapkan tidak berhenti sebagai catatan administratif. Aspirasi yang disampaikan warga perlu dipetakan berdasarkan urgensi, manfaat, kewenangan pemerintah, serta kemampuan anggaran agar dapat menghasilkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

‎

‎H. Bukhori menyampaikan bahwa berbagai aspirasi tersebut akan dihimpun untuk selanjutnya diperjuangkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Karawang, sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎

‎Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan reses bukan sekadar banyaknya usulan yang berhasil dicatat. Tantangan berikutnya adalah bagaimana aspirasi tersebut memperoleh tindak lanjut yang jelas dari pemerintah.

‎

‎Warga berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Karawang, terutama program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

‎

‎Transparansi juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Masyarakat perlu mengetahui apakah aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti, masuk dalam perencanaan pembangunan, atau harus menunggu berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

‎

‎Dengan demikian, reses tidak hanya menjadi agenda rutin anggota legislatif, tetapi dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah.

‎

‎Menjelang penutupan, H. Bukhori berharap seluruh aspirasi masyarakat Desa Pasirukem yang telah dihimpun dalam reses masa sidang III dapat diperjuangkan dan memperoleh tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

‎

‎“Semoga usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses ini dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” harapnya.

‎

‎Kegiatan reses tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Aspirasi warga menjadi salah satu sumber informasi penting bagi wakil rakyat untuk mengawal kebijakan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada program, tetapi juga menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Yans

‎

‎