SULSEL, Cakrawalanews.net - Menanggapi sorotan tentang desil, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penentuan indikator kategori desil mengacu pada sensus ekonomi dan Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional (DTSEN). 

"Saat ini, kata dia, kebijakan bantuan sosial menggunakan satu data dari DTSEN," sebut Airlangga.

Pemerintah menggunakan pengelompok kesejahteraan keluarga dalam desil 1 sampai 10. Desil 1: Kelompok sangat miskin atau miskin ekstrem (10% kelompok terbawah). Desil 2: Kelompok miskin. Desil 3: Kelompok hampir miskin. Desil 4: Kelompok rentan miskin. Dan Desil 5: Kelompok pas-pasan/ menengah bawah yang relatif stabil. 

Desil 6 sampai 10 yakni, Kelompok menengah hingga sangat kaya.

Isu desil ramai sejak pemerintah berencana membatasi pembelian BBM berdasarkan desil. 

Kata-kata “cek bansos” dan “desil” banyak dicari di Google. Banyak warga mengeluh kategori desil tak sesuai fakta. Bahkan, Gubernur Daerah zistimewa Yokyakarta (DIY), Sri Sultan HB X mengirim surat protes ke BPS karena banyak warga miskin yang sebelumnya berada di desil 1-5 tiba-tiba naik jadi desil 6-10 di DTSEN.

Sementara, Peneliti ketenagakerjaan BRIN, Nawawi mengatakan bahwa, penggunaan desil sebagai dasar penyaluran bansos, termasuk BBM, berisiko salah sasaran. 

"Sebab, kata dia, tata kelola kependudukan di Indonesia masih bermasalah. Terutama dalam pemutakhiran, pencatatan, dan metode pendataan," ujarnya.

Dan, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut klasifikasi desil berdasarkan pengeluaran, relevan sebagai alat pemetaan awal. Tapi tak cukup akurat sebagai penentu kondisi ekonomi. 

Pengeluaran, kata dia, lebih menggambarkan kemampuan konsumsi daripada pendapatan yang berubah-ubah. Selain itu, besarnya pengeluaran yang sama belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa, pembatasan penyaluran subsidi BBM untuk masyarakat mampu atau desil 9 -10 berpotensi menghemat 10% dari total anggaran subsidi BBM. Pembatasan dilakukan bertahap, mulai dari desil 10 dulu. 

Rencana pemerintah untuk membatasi penjualan BBM subsidi berdasarkan desil, sudah menjadi perhatian publik. Maklum saja, ini menyangkut bahan bakar yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar rakyat.

Pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil kebijakan tersebut mengingat banyak kasus pengelompokan desil ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada. Data desil masih harus dilakukan verifikasi yang terus-menerus, mengingat kesejahteraan orang dapat berubah-ubah.

***Megasari/Yustus