Diduga Pemerintah Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari Tidak Indahkan Intruksi Bupati Untuk Adakan Pemilihan BPD Secara Terbuka.

 

H. Kholil kepala desa Pamekaran

KARAWANG | Cakrawalanews.net

Intruksi bupati karawang untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD secara serentak diduga tidak di indahkan oleh pemerintah Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari, pasalnya di temukan proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari yang yang di lakukan secara tertutup dan secara diam diam. 

 H. Kholil kepala desa Pamekaran senin 24/08/2026 di kantor Desa Pamekaran kepada awak media mengatakan bahwa untuk Desa Pamekaran telah di lakukan pemilihan secara aklamasi , Menurutnya permasalahan terletak pada rendahnya antusiasme warga. "Terkait pencalonan BPD, masyarakat Pamekaran sebenarnya kurang minat sehingga sampai di tutupnya pendaftaran yang mendaftar hanya berjumlah 7 orang, dan itu sesuai dengan kebutuhan jumlah anggota yang di butuhkan di Desa Pamekaran sehingga akhirnya tidak di lanjutkan proses pemilihan dan menetapkan yang ada. 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan komentar salah satu tokoh agama di dusun jungklang 1.

 Ustad Khoerudin, warga Dusun Jungklang 1 yang juga tokoh masyarakat, menyatakan kaget saat mengetahui BPD baru sudah terbentuk tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

 

Saat ditemui awak media, Ustad Khoerudin mengungkapkan keheranannya. "Aduh, kok saya ketinggalan informasi? Bagaimana bisa BPD sudah terbentuk padahal tidak ada sosialisasi sama sekali? Ini harusnya demokrasi berjalan baik, pemilihan harus dilakukan secara terbuka supaya semua warga tahu dan punya kesempatan yang sama," ucapnya tegas.

 

Dirinya pun menyatakan kesiapan untuk maju sebagai calon anggota BPD. "Secara pribadi saya siap mencalonkan diri. Proses yang tertutup seperti ini jelas tidak adil bagi warga yang sebenarnya ingin berkontribusi untuk desa," tambahnya.

 

.

 

Dua Pernyataan berbeda tersebut justru memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat, Jika memang kurang minat, mengapa proses pembentukan tetap dilakukan secara tertutup tanpa sosialisasi luas? Dan mengapa warga yang ternyata berminat — seperti Ustad Khoerudin — justru tidak mendapat informasi peluang tersebut? 

 

Warga berharap pemerintah kecamatan dan kabupaten turun tangan, memastikan pemilihan BPD dilakukan secara terbuka, transparan, dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh warga yang berniat mencalonkan diri, sehingga lembaga pengawas desa ini benar-benar lahir dari kehendak rakyat.

Red