KARAWANG | Cakrawalanews.net

Kasus dugaan kredit pemilikan rumah (KPR) bermasalah yang terjadi di proyek Perumahan Citra Swarna Grande dan Kartika Residence, Kabupaten Karawang, kini semakin menjadi sorotan publik. Persoalan ini dinilai bukan sekadar masalah kredit macet biasa, melainkan dugaan praktik terstruktur yang berpotensi menyeret banyak pihak—mulai dari pengembang perumahan, pihak perbankan, hingga notaris yang terlibat dalam proses pengikatan kredit.

 

Dugaan penggunaan data fiktif, pinjam nama debitur, rekayasa slip gaji, hingga dokumen pekerjaan palsu menjadi bukti kuat adanya ketidakberesan dalam mekanisme verifikasi kredit. Apalagi jumlah debitur yang terlibat disebut mencapai ratusan orang. Menurut pandangan hukum dan praktik perbankan, sulit dibayangkan proses sebesar itu dapat berjalan lancar tanpa adanya kelemahan pengawasan atau bahkan dugaan keterlibatan pihak internal yang memiliki wewenang dalam persetujuan kredit.

 

“Kami secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri Karawang agar tidak berhenti hanya memeriksa pihak pengembang atau pelaksana di lapangan. Kepala BTN Cabang Karawang, Kepala Divisi KPR, seluruh jajaran direksi yang bertanggung jawab atas program KPR, hingga para notaris yang mengurus proses akad dan legalisasi dokumen, semuanya harus ikut diperiksa secara mendalam dan menyeluruh,” ujar Dede Jalaludin, SH atau akrab disapa Bang DJ, didampingi Muh. Hamzah, SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GABBAR.

 

Desakan ini tentu memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam aturan dan praktik perbankan, proses pengajuan hingga pencairan KPR tidak mungkin hanya bergantung pada berkas yang diserahkan pengembang. Terdapat rantai panjang proses verifikasi yang melibatkan analis kredit, pejabat pemutus kredit, petugas hukum, penilai properti, hingga notaris yang bertugas mengesahkan seluruh perjanjian.

 

“Jika ditemukan dokumen palsu namun tetap dapat lolos hingga dana dicairkan, muncul pertanyaan hukum yang mendasar: apakah terjadi kelalaian berat, pembiaran, atau justru ada persekongkolan di dalamnya?” ungkapnya.

 

Dari sisi hukum pidana, kasus ini berpotensi dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi jika terbukti ada unsur melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara, mengingat Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan lembaga keuangan milik negara. Selain itu, jika ditemukan pemalsuan dokumen, pelaku juga dapat dikenakan pasal pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bila terbukti ada pihak yang sengaja bekerja sama meloloskan kredit bermasalah demi keuntungan pribadi, maka unsur penyertaan dan permufakatan jahat juga dapat diberlakukan.

 

“Peran notaris dalam perkara ini pun tidak bisa dianggap sekadar formalitas belaka. Notaris memiliki kewajiban hukum untuk memastikan keabsahan identitas dan keaslian seluruh dokumen yang digunakan dalam proses akad. Jika ditemukan adanya manipulasi data yang seharusnya dapat terdeteksi namun tetap dilegalkan, maka peran dan tanggung jawab notaris patut ditelusuri lebih jauh, baik dari sisi kode etik profesi maupun hukum pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan atau pembiaran,” tambahnya.

 

LBH GABBAR menilai, pemeriksaan terhadap pejabat bank dan jajaran manajemen menjadi hal yang penting agar penanganan perkara tidak terkesan tebang pilih. Pasalnya, publik memandang kasus ini bukan sekadar masalah individu, melainkan dugaan kegagalan sistemik dalam tata kelola program KPR. Jika penyidikan hanya berhenti pada pihak pelaksana di lapangan, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin menurun.

 

Pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini sejatinya adalah masyarakat biasa. Program KPR yang seharusnya menjadi solusi bagi rakyat untuk memiliki tempat tinggal, justru berubah menjadi sumber masalah hukum dan ketidakpastian. Ketika sistem perbankan dan pengawasan yang seharusnya ketat diduga dapat ditembus melalui rekayasa administrasi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kredibilitas lembaga keuangan dan rasa aman masyarakat terhadap program perumahan nasional.

 

Saat ini, mata publik tertuju pada langkah yang akan diambil Kejaksaan Negeri Karawang. Akankah penyidikan berani menyentuh seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang, atau justru hanya berhenti pada aktor lapangan semata?

 

“Dalam kasus sebesar ini, penegakan keadilan tidak cukup hanya dengan mencari siapa yang menjalankan, tetapi juga siapa yang mengetahui, membiarkan, dan mengambil keuntungan dari seluruh proses yang terjadi,” pungkasnya.


Red