Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, persoalan banjir bukan masalah baru

Palembang, cakrawalanews.net ||

Persoalan banjir, kemacetan, hingga pengelolaan sampah menjadi fokus utama Festival Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kota Palembang, Minggu (14/6/2026). Kegiatan digelar di rumah dinas Wali Kota Palembang.

Mengusung tema “Membangun Tata Kota Palembang yang Berkelanjutan untuk Mengatasi Banjir dan Kemacetan melalui Aspirasi dan Partisipasi Publik”, acara ini mempertemukan masyarakat, akademisi, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah guna menyampaikan aspirasi terkait pembangunan perkotaan.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, persoalan banjir bukan masalah baru. “Palembang menghadapi persoalan banjir sejak era 1930-an. Kami baru memimpin sekitar satu tahun empat bulan, sehingga persoalan yang sudah berlangsung puluhan tahun tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyebut berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Palembang naik dari 5,14 persen menjadi 5,91 persen, melampaui rata-rata Provinsi Sumsel maupun nasional. Peningkatan itu didorong penguatan sektor UMKM dan usaha mikro yang menjadi fokus Pemkot.

Ratu Dewa juga menyoroti keberhasilan peluncuran Car Free Day di kawasan Jembatan Ampera. “CFD bukan hanya ruang publik untuk berolahraga, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat dan membangun wajah baru Kota Palembang yang lebih modern serta ramah lingkungan,” katanya.

Di bidang sosial, angka kemiskinan turun sekitar 0,71 persen. Namun, kemacetan, sanitasi, kawasan kumuh, dan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah.

Terkait sampah, Ratu Dewa optimistis Palembang akan menjadi percontohan nasional melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang masuk Proyek Strategis Nasional. Progres pembangunan fasilitas itu telah mencapai 85 persen dan ditargetkan beroperasi akhir 2026. “Insya Allah proyek ini akan menjadi model nasional. Kami berharap dapat diresmikan langsung oleh Presiden,” ujarnya.

Mengenai banjir, ia menjelaskan kondisi geografis Palembang sebagai daerah dataran rendah menjadi salah satu faktor utama. Posisi Sungai Musi yang lebih tinggi dibanding sebagian wilayah kota membuat debit air mudah meluap saat hujan tinggi. “Selain faktor alam, perilaku masyarakat juga berpengaruh. Karena itu, penyelesaian banjir membutuhkan kolaborasi semua pihak,” tegasnya.

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan, BAM dibentuk sebagai pintu khusus untuk mempercepat penyaluran aspirasi masyarakat ke DPR RI. “Selama ini banyak aspirasi masyarakat yang harus menunggu lama untuk dibahas melalui komisi. BAM hadir agar aspirasi bisa segera diterima, didengar, dan diteruskan kepada komisi yang berwenang,” ujarnya.

Menurut Ahmad Heryawan, kota besar seperti Palembang menghadapi tantangan kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Kepadatan yang tidak diimbangi infrastruktur memadai berpotensi menimbulkan kemacetan, banjir, hingga kriminalitas. “Karena itu pembangunan kota harus berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Aspirasi warga penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama menambahkan, meski tugas Komisi I lebih banyak di bidang pertahanan, hubungan luar negeri, dan kominfo, pihaknya tetap hadir mendengar persoalan daerah. “Kehadiran kami bukan hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga menjembatani kebutuhan masyarakat kepada pemerintah maupun pihak terkait,” ujarnya.

Berbagai masukan dalam forum ini akan menjadi bahan perjuangan DPR RI melalui fungsi pengawasan, penganggaran, maupun koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Melalui Festival Aspirasi BAM DPR RI, diharapkan terjalin sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kota Palembang yang berkelanjutan, bebas banjir, tertata, serta mampu menjawab tantangan perkembangan kota.

*boi*