Foto : ilustrasi MBG

Sukabumi, cakrawalanews.net ||

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesungguhnya merupakan sebuah terobosan yang luar biasa dalam upaya kolektif kita meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa melalui pemenuhan gizi sejak dini. Inisiatif ini adalah langkah konkret untuk memutus rantai stunting dan mempersiapkan generasi emas Indonesia agar memiliki daya saing yang kuat. Namun, sebagai program nasional berskala raksasa, masih terdapat banyak aspek fundamental yang memerlukan evaluasi tajam dan perbaikan menyeluruh agar kemuliaan tujuan program ini tidak tercederai oleh kelemahan implementasi di lapangan.

Sejarah pembangunan sering kali terjebak dalam jebakan angka-angka capaian, namun melupakan detail keselamatan. MBG saat ini berada dalam sorotan tajam bukan karena tujuannya, melainkan karena akselerasi pelaksanaannya yang dinilai terlalu tergesa-gesa. Lompatan data menunjukkan tren yang sangat ekstrem: dimulai dari 3 juta penerima manfaat di daerah 3T pada awal 2025, melonjak hingga mencapai 61,2 juta pada Mei 2026, dan dipatok mencapai target 82,9 juta di akhir tahun. Namun, di balik angka fantastis tersebut, terselip rentetan tragedi mulai dari kasus keracunan makanan, menu yang tidak layak konsumsi karena busuk atau berulat, hingga kecelakaan fatal yang merenggut nyawa siswa akibat kelalaian operasional.

Tragedi demi tragedi yang berulang ini akhirnya memicu jeritan pilu dan ratapan mendalam dari para orang tua di berbagai daerah. Ketika anak-anak yang berangkat sekolah dengan senyuman justru harus pulang dalam kondisi darurat, bahkan hingga ada yang kehilangan nyawa akibat keracunan, publik tidak lagi bisa diam. "Lihat anak-anak kami, lihat bangsa ini! Apakah kalian puas mencari panggung di pemerintahan di atas penderitaan kami?" menjadi suara kebatinan masyarakat yang terluka. Jeritan ini adalah tamparan keras bagi nurani kekuasaan, sebuah peringatan bahwa nyawa dan masa depan anak bangsa sama sekali tidak boleh dijadikan bahan taruhan demi mengejar kepuasan administratif atau formalitas program.

Rentetan peristiwa memilukan ini merupakan alarm keras bahwa sistem manajemen MBG belum mencapai titik kemapanan yang memadai untuk menampung beban penambahan jumlah penerima manfaat secepat itu. Akselerasi yang melompati kesiapan infrastruktur dan pengawasan standar kualitas hanya akan melahirkan human error dan technical error yang fatal.

Kualitas bahan baku yang jauh di bawah standar merupakan bukti nyata lemahnya rantai pasok dan kendali mutu. Seharusnya, negara tidak perlu terburu-buru mengejar kuantitas statistik jika kualitas keamanan pangan belum terjamin sepenuhnya. Lebih baik proses ini berjalan sedikit lebih lambat namun mapan dan terkelola dengan sempurna, daripada mengejar target namun mengorbankan keselamatan nyawa anak bangsa.

Kelemahan sistemik ini juga nampak jelas pada aspek rekrutmen sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional MBG. Standar kompetensi dan meritokrasi harus diterapkan secara ketat; mulai dari ahli gizi, tata boga, hingga tenaga logistik. Kasus kecelakaan mobil distribusi yang menelan korban jiwa saat upacara sekolah adalah bukti nyata betapa krusialnya keahlian profesional di setiap lini.

Setiap petugas, bahkan hingga posisi sopir sekalipun, wajib memiliki kualifikasi yang teruji untuk memastikan keamanan di lingkungan pendidikan tetap terjaga. Institusi pengelola tidak boleh membiarkan tenaga amatir masuk ke dalam ekosistem sensitif ini hanya demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara instan.

Lebih jauh lagi, kegaduhan operasional ini tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari masalah fundamental pendidikan yang lebih besar. Di tengah fokus negara yang tersedot pada logistik pangan, sektor pendidikan kita masih berhadapan dengan sistem yang tidak mapan, kurikulum yang sering berganti haluan, serta keterbatasan ruang penelitian dan laboratorium.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan pondasi kuat. Perbaikan infrastruktur sekolah, pemisahan tugas administratif guru dari urusan logistik makanan, serta peningkatan kualitas pendidik tetap harus berjalan beriringan. Jika negara tidak mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan gizi dan kemapanan sistem pendidikan, maka cita-cita menciptakan SDM unggul akan sulit tercapai di atas pondasi sistem yang masih compang-camping dan penuh risiko keselamatan.

(Iws)