SULSEL || cakrawalanews.net

Menangani banjir yang berulang memerlukan kombinasi tindakan struktural dan non-struktural, serta kebijakan dan perilaku yang konsisten. Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional Penanggulangan Banjir di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Rabu (13/5/2026).

Seminar yang digelar BPD Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Luwu Utara bekerja sama dengan Pemkab Luwu Utara itu menghadirkan Drs. Baharuddin Solongi, dosen Universitas Andi Djemma Palopo sekaligus Koordinator Tim Kajian dan Pendalaman Potensi SDA, Tata Ruang, dan Pembangunan Wilayah.

Banjir di Bumi La Maranginang julukan Luwu Utara menyebabkan kerusakan rumah, lahan pertanian, jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Aktivitas ekonomi lumpuh, pendidikan terganggu, dan risiko penyakit meningkat.

"Selain menimbulkan korban jiwa dan trauma sosial, banjir juga memperparah kemiskinan, merusak lingkungan, memicu sedimentasi sungai, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pembangunan serta mitigasi bencana pemerintah daerah," ujar Baharuddin, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, banjir yang terus berulang bukan sekadar soal curah hujan tinggi. Di balik meluapnya sungai dan terendamnya permukiman, ada persoalan mendasar berupa krisis tata kelola lingkungan dan pembangunan yang belum berpihak pada keberlanjutan ekologis.

Tragedi banjir bandang Masamba beberapa tahun lalu seharusnya menjadi pelajaran bahwa alam punya batas daya dukung. Kerusakan hutan di hulu, menyusutnya daerah resapan, sedimentasi sungai, dan tumbuhnya permukiman di kawasan rawan banjir membuat bencana tinggal menunggu waktu.

Secara ilmiah, banjir di Luwu Utara dipengaruhi kombinasi perubahan iklim global dan kerusakan ekosistem lokal. Intensitas hujan ekstrem meningkat, sementara kemampuan lingkungan menyerap air menurun. Sungai yang dulu mampu menampung debit air kini menyempit dan dangkal akibat sedimentasi.

Karena itu, solusi banjir tidak cukup hanya dengan membangun tanggul atau mengeruk sungai sementara. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan.

"Pemerintah perlu menjadikan rehabilitasi kawasan hulu DAS sebagai agenda prioritas jangka panjang. Reboisasi, perlindungan hutan, pengawasan pembukaan lahan, dan pengendalian eksploitasi SDA harus dilakukan konsisten. Menjaga hutan pada hakikatnya adalah menjaga keselamatan masyarakat di hilir," kata Baharuddin.

Ia menambahkan, penataan tata ruang harus tegas dan ilmiah. Permukiman di kawasan rawan banjir perlu dievaluasi bertahap agar kepentingan ekonomi jangka pendek tidak memperbesar risiko di masa depan.

Infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul permanen, kolam retensi, embung, dan drainase terpadu tetap diperlukan. Namun tanpa pemulihan ekologi, infrastruktur hanya jadi solusi sementara.

Yang tak kalah penting adalah membangun budaya sadar bencana. Pendidikan lingkungan, simulasi kebencanaan, dan penguatan desa tangguh bencana harus jadi gerakan bersama.

"Kita harus sadar, banjir bukan semata persoalan alam, melainkan cermin dari cara manusia memperlakukan lingkungan. Ketika alam terus ditekan tanpa kendali, bencana adalah peringatan yang tidak boleh diabaikan. Menyelamatkan Luwu Utara dari banjir berulang berarti menyelamatkan masa depan generasi yang akan datang," pesannya.

*Megasari/Yustus*